Kapolsek Pule Dalam Kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilu 2019

Polres Trenggalek – Iptu Suraji, S. H., M. H., bersama unsur Muspika Pule saat menghadiri undangan panitia rapat Pleno faftar pemilih hasil pemutakhiran untuk pemilu tahun 2019 bertempat di aula PPK Pule, itu pada Selasa sore kemarin ( 12/06 ). Kegiatan dalam eksistensi penyelenggara pemilu tersebut di lakukan dengan adanya Pembacaan hasil rekapitulasi hasil pemutahiran kecamatan Pule oleh PPK Pule, Dilanjutkan penandatanganan berita acara yang dilaksanakan oleh PPK Pule.

 

Pemutakhiran daftar pemilih menurut penyampaian Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Permasalahan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu menjadi persoalan klasik dan tak pernah kunjung usai.

 

Problem yang sering kali muncul pada tahapan ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU.

 

Selain itu penyampaian Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Di samping masalah yang terjadi di lapangan, pada pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

 

Berdasarkan data hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan lapangan (PPL) di Pilkada 2017, pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian dengan sensus door to door, beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat sudah dicoret. Namun, pada saat penetapan data pemilih sementara (DPS), data itu muncul kembali lagi untuk dilakukan perbaikan.

 

” Beberapa kasus tersebut tentunya menjadi salah satu tantangan cukup berat pada pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019,” kata Kapolsek Pule Polres Trenggalek Iptu Suraji saat berada di lokasi kegiatan.

 

Persoalan daftar pemilih ternyata memiliki implikasi cukup besar, tidak hanya pada hak konstitusional warga, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara.

 

 

Suara rakyat menjadi modal bagi pasangan calon kepala daerah, sehingga tak heran ketika terjadi pasangan calon yang mengajukan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan.