Cegah Pungli, Anggota Bimas Polsek Suruh Laksanakan Sosialisasi

Polres Trenggalek – Guna untuk menidaklanjuti maraknya kasus Pungutan Liar (Pungli) yang akhir-akhir ini viral diberitakan melalui media sosial, jajaran Polsek Suruh Polres Trenggalek melalui Unit Binmas gencar melaksanakan sosialisasi tentang Saber Pungli.

Kegiatan sosialisasi saber pungli tersebut seperti yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Puru Polsek Suruh Polres Trenggalek Bripka Dian Dwi Pratomo bersama dengan Bhabinkamtibmas Desa Gamping Bripka Agus Mulyono, SH, MH, MSi bertempat di Balaidesa Puru Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Rabu (10/07)

Hadir dalam kesempatan sosialisasi saber pungli tersebut antara lain Juli Kepala Desa Puru, Bhabinkamtibmas Desa Puru Polsek Suruh Polres Trenggalek Bripka Dian Dwi Pratomo, Bhabinkamtibmas Desa Gamping Bripka Agus Mulyono, SH, MH, MSi, Perangkat Desa Puru, Anggota PKK Desa Puru, Bidan dan Perawat Desa Puru, Para Ketua Rt dan Rw se Desa Puru, Para tokoh agama dan tokoh masyarakat se Desa Puru.

Bhabinkamtibmas Desa Gamping Polsek Suruh Polres Trenggalek Bripka Agus Mulyono, SH, MH, MSi dalam kesempatan itu menerangkan, bahwa secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama memberantas yang namanya pungli.

“Bagi penerima dan pemberi pungli sama-sama bersalah dan akan di berikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku di Negara kita ini,” ujarnya

“Mari bersama kita berantas tindakan pungli, memberi dan diberi jelas sama-sama melanggar hukum,” tambahnya

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, untuk menindak para pelaku praktek praktek pungli. Presiden RI telah mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Desa Puru Bripka Dian Dwi Pratomo juga menerangkan bahwa, pungli adalah termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum. Dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai UU tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

“Saya selaku Bhabinkamtibmas Desa Puru mengajak kepada para perangkat desa, para tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama sama melawan dan menyatakan perang terhadap Pungli, bagi warga yang mengetahui ataupun melihat silahkan laporkan kepada kami dan apabila ada oknum oknum Polri yang melakukan pungli laporkan kepada Provos Polri, jangan takut untuk melawan Pungli,” pungkas Bripka Dian Dwi Pratomo.

Sementara itu, Kapolsek Suruh Polres Trenggalek AKP Wardjito, SH saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya dalam menindaklanjuti perintah dari pimpinan untuk melaksanakan kampanye dan Sosialisasi tentang Saber Pungli.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan atensi pimpinan agar jajaran melaksanakan kampanye Saber Pungli kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada diwilayah hukum Polsek Suruh Polres Trenggalek dengan tujuan agar seluruh warga masyarakat dapat bekerjasama melawan dan menolak adanya pungli karena tanpa adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat maka pungli tidak akan dapat diberantas,” ujar AKP Wardjito, SH