Perlunya Pengawasan Pada Organisasi Massa

Polres Trenggalek – Setiap pemerintah desa supaya bisa menginfentarisir adanya organisasi massa ( Ormas ) apa yang berada di desa untuk mengetahui maksud dan tujuan adanya organisasi dalam menciptakan Kamtibmas yang aman. Hal itu dikatakan Iptu Suraji, S.H., M.H., saat bertemu dengan unsur pemerintahan desa Joho pada siang ini. Senin, 9 September 2019.

 

Iptu Suraji, S.H., M.H., Kapolsek Pule Polres Trenggalek mengatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Larangan menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik. Hal itu dikatakan Kapolsek Pule Polres Trenggalek lebih lanjut.

 

Permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan kegiatan larangan larangan dari keberadaan Ormas.

” Ormas juga dilarang melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,” ucapnya lebih lanjut.