Sinergitas Tiga Pilar Bhabinkamtibmas Monitoring Kegiatan Di Desa Binaanya

Polres Trenggalek- Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat pemerintah pusat telah memberikan dana yang sangat besar kepada pemerintah desa. Guna menghindari terjadinya penyalagunaan penggunaan dana tersebut, Polri telah mengerahkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai pengawas penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing.

Seperti halnya yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Ngadirenggo Polsek Pogalan Polres Trenggalek Bripka Rubianto melaksanakan sambang desa binaan sekaligus monitoring pengawasan alokasi dana desa tahun 2019 yang digunakan untuk perbaikan jembatan beton di dusun Grojogan, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kamis (19/09/2019)

Perbaikan jembatan beton tersebut dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa. adapun panjang dari jembatan beton  tersebut dengan volume panjang 6 m, × L 3,5 m dengan anggaran dari dana desa kurang lebih sebesar Rp. 195.656.400.

Tak hanya melakukan pengawasan saja, Bhabinkamtibmas Desa Ngadirenggo Polsek Pogalan Polres Trenggalek Bripka Rubianto bersama dengan Babinsa Desa Ngadirenggo Sertu Edi juga Kades Ngadirenggo Bapak Mulyanto turut serta membantu warga yang sedang mengerjakan proyek tersebut dan juga tidak lupa untuk memberikan saran dan himbauan  kepada tim pengelola kegiatan tersebut.

Saat dikonfirmasi secara terpisah Kapolsek Pogalan AKP Mokh Mahmudi, S.H.menjelaskan bahwa” Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dalam pendampingan, pengawalan dan pengawasan dana desa agar tepat sasaran sehingga dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat dirasakan manfaatnya untuk warga masyarakat”, tutur Kapolsek Pogalan Polres Trenggalek

“Selain itu hal ini dilakukan untuk membantu kepala desa dalam mempertanggung jawabkan pengunaan dana desa secara efektif dan transparan sehingga tidak terjadi adanya suatu penyalahgunaan maupun penyimpangan,” tambah AKP Mokh Mahmudi, S.H.