Bhabinkamtibmas Melakukan Pendampingan Pembagian Sertifikat Tanah Program PTSL

Polres Trenggalek – Bhabinkamtibmas Desa Kedungsigit Polsek Karangan Bripka Ali Usman bersama Babinsa Serda Yassa melaksanakan pengamanan dan pendampingan penyerahan sertifikat tanah progarm PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Pemerintah pusat. Kegiatan tersebut bertempat di Balai Desa Kedungsigit, Kecamatan Karangan , Kabupaten Trenggalek, Jum’at (13/11/20).

Kegiatan pengamanan dan pendampingan ini bertujuan untuk memperlancar penyerahan sertifikat tanah dari BPN program PTSL pemerintah pusat kepada masyarakat Desa Kedungsigit. Saudara Aris Cahyo Widagdo selaku Kepala Desa Kedungsigit menjelaskan, penyerahan sertifikat ini wujud dari direktif Pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementrian ATR/BPN sebagai program terpusat lengkap di seluruh wilayah Indonesia dan di dalamnya termasuk Desa Kedungsigit.

”Pemilik tanah pekarangan, sawah, bangunan di wajibkan untuk membuat dan memiliki sertifikat guna sebagai keabsahan hak milik secara hukum, bagi pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat di ajukan dari desa ke BPN melalui program PTSL,” ungkapnya.

Lebih lanjut Aris menerangkan bahwa penyerahan Sertifikat kali ini sudah yang ketiga kalinya, sebanyak 280 sertifikat di bagikan oleh BPN Kabupaten Trenggalek kepada masyarakat Desa Kedungsigit, terangnya.

”Kepada para penerima sertifikat agar menyimpan sertifikat ini dengan baik sehingga menjadi bukti atas kepememilikan tanah yang sah secara hukum,” tambahnya.

Di tempat yang sama Bhabinkamtibmas Bripka Ali Usman menyampaikan selama dalam melaksanakan pengamanan dan pendampingan kegiatan dapat berjalan tertib dan lancar.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kami mengingatkan masyarakat, untuk tetap mengunakan prosedur protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan