Kapolsek Bendungan Pimpin Sosialisasi Maklumat Kapolri tentang Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam kepada Masyarakat

Polres Trenggalek – Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat bernomor Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI) pada Jumat (1/1).

Maklumat ini merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI.

Berdasarkan maklumat tersebut, Kapolri menekankan masyarakat supaya tidak memfasilitasi kegiatan FPI maupun menggunakan simbol dan atribut FPI.

Menindaklanjuti perintah dari pucuk pimpinan Polri itu, Kepolisian Sektor Bendungan dalam hal ini meneruskan kebijakan dari tingkat Polres Trenggalek bergerak cepat untuk melaksanakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.

Melalui salinan Maklumat yang sudah diperbanyak dalam bentuk selebaran, upaya sosialisasi tersebut dipimpin langsung Kapolsek Bendungan, AKP Puguh Wardoyo, S.H.,M.H., Sabtu (2/1).

“Maklumat Kapolri tentang larangan terhadap Ormas FPI terus kami sosialisasikan kepada masyarakat. Kegiatan ini langsung kami kendalikan dan melibatkan personel dari Koramil 0806/04 Bendungan,” ujar AKP Puguh.

Melalui serangkaian kegiatan tersebut, AKP Puguh juga terus mengingatkan masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol, dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Di wilayah Kecamatan Bendungan sendiri tidak kami temukan spanduk atau banner, atribut, hingga pamflet, yang mengarah kepada dukungan terhadap FPI. Sejauh ini masyarakat juga tidak terpengaruh dengan Ormas tersebut,” tambah AKP Puguh.

Ia melanjutkan, pihaknya menekankan kepada masyarakat agar tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui situs web maupun media sosial (Medsos).

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diskresi kepolisian,” terang AKP Puguh menjelaskan salah satu isi Maklumat tersebut.

Sebagai informasi, bahwa pembubaran FPI sendiri berdasarkan SKB yang ditekan enam pejabat tinggi negara pada Rabu (30/12).

Keenamnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menterian Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, kemudian Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional, dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.