Wakapolsek Suruh Ikut Dalam Rapat Koordinasi Terkait Program Keluarga Harapan

oleh -2 views

Polres Trenggalek – Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasional dan bersifat lintas sektoral yang melibatkan Kemensos sebagai pelaksana, Kemendikbud dan Kemkes sebagai penyedia layanan di bidang pendidikan dan kesehatan, BPS sebagai penyedia data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Kementerian Agama sebagai penyedia layanan pendidikan, Kemenkominfo sebagai instansi yang berwenang dalam sosialisasi program, Bappeda sebagai perencana program di daerah dan instansi pendukung seperti PT. Pos dan PT. BRI.

Guna untuk sinkronisasi data Bantuan Sosial (Bansos) pada pagi ini Pemerintah Kecamatan Suruh bersama Pemerintah Desa serta petugas Pendamping PKH mengelar rapat koordinasi bertempat di Aula Kantor Kecamatan Suruh serta diikuti oleh Camat Suruh yang diwakili oleh Sekcam Suruh Dwi Ratna Widyawati AP MM dan Staf, Kapolsek Suruh Polres Trenggalek AKP Mujiata, S.H yang diwakili oleh Wakapolsek Suruh Iptu Eko Widiantoro, S.Sos, M.H, Danposramil Suruh Letda Inf Sutopo, Para Kepala Desa se Kecamatan Suruh, Para Pendamping PKH se Kecamatan Suruh. Jumat (18/06)

Sekcam Suruh Dwi Ratna Widyawati AP MM dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada RSTM, jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM terutama pada kelompok masyarakat miskin dan tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM,” kata Dwi Ratna Widyawati

Masih menurut Sekcam Suruh bahwasannya penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) antara lain Ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan, Jika tidak ada ibu, yang menerima adalah nenek, tante/bibi, kakak perempuan dan yang berhak mengambil pembayaran adalah yang namanya tercantum di kartu PKH dan bukan wakilnya

“PKH sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka sekaligus sebagai salah satu upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini dan tugas utama pemerintah itu mengentaskan kemiskinan sesuai dengan amanat UUD 1945,” terangnya

“Menurut saya, PKH adalah sebuah program yang sangat bagus untuk mewujudkan cita-cita Negara, dimana Negara melalui Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial harus hadir untuk mengintervensi orang-orang miskin itu supaya bisa berdaya dan penggunanya juga harus tepat,” Pungkasnya

Sementara itu, Wakapolsek Suruh Polres Trenggalek Iptu Eko Widiantoro, S.Sos, M.H dalam kesempatan itu menyampaikan dan memberikan pesan pesan kamtibmas sekaligus mengajak peserta musyawarah sinkronisasi dan juga para pendamping PKH untuk turut mensosialisasikan kepada warga terkait adaptasi kebiasaan baru ditengah pandemi Covid 19 dengan menerapkan protokol kesehatan

“Diberbagai tempat dan wilayah penerapan protokol kesehatan sudah mulai kendor, dan disamping itu kasus Covid 19 semakin naik bahkan di Jawa Tengah juga telah ditemukan Varian baru Covid 19 yang dari India serta di Madura Jawa Timur juga telah ditemukan Varian baru Covid 19, dimana varian baru ini tingkat penyebaran sangat tinggi untuk mencegah hal tersebut berkembang di wilayah kita solusinya adalah dengan meningkatkan kesadaran dari warga akan pentingnya protokol kesehatan dalam setiap aktifitas apapun,” terang Wakapolsek Suruh Polres Trenggalek

No More Posts Available.

No more pages to load.